Beranda Riau Kadis PUPR-PKPP Riau Sebut Pemprov Usulkan Pinjaman Rp2,5 Triliun ke Pusat untuk...

Kadis PUPR-PKPP Riau Sebut Pemprov Usulkan Pinjaman Rp2,5 Triliun ke Pusat untuk Infrastruktur

7
BERBAGI

Pekanbaru, Newsoke.Net- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengusulkan rencana pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Riau.

Usulan itu disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.

“Usulan peminjaman sudah kita serahkan ke Dirjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp2,5 triliun,” kata Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Taufiq Oesman Hamid saat ekspos refleksi akhir tahun 2020, Rabu (30/12/20) di Gedung Daerah.

Dia mengatakan, rencana pinjaman uang Rp2,5 triliun itu diusulkan Kemenkeu karena PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah naungan Kemenkeu.

“Karena untuk pinjaman PEN melalui PT SMI ini leading sektornya di Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu,” sebutnya.

Lebih lanjut Taufiq menyampaikan, dalam pinjaman itu ada tiga sektor yang diusulkan, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pertanian terkait irigasi.

“Saat ini usulan kita masih dalam pembahasan di Dirjen Kemenkeu. Dan kita akan mendapat konfirmasi setelah pembahasan selesai,” terangnya.

Dikatakan Taufiq, jika sudah mendapat jawaban, maka pihaknya akan melakukan ekspos di Kemenkeu terkait alasan melakukan pimjaman uang tersebut.

Terkait besaran pinjaman yang diusulkan Rp2,5 triliun itu, Taufiq menyatakan telah dibahas dan disesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Usulan itu telah disesuai dengan kemampuan keuangan Pemprov Riau. Kemudian nanti Kemekeu yang menentukan besarannya dan berapa tahun masa pinjaman. Sehingga kita tidak bisa menentukan,” paparnya.

Menurutnya, bisa saja usulan Rp2,5 triliun tersebut tidak disetujui atau angka menurun. Karena semua akan dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

“Bisa saja kita diberi Rp1 triliun atau Rp800 miliar dari usulan Rp2,5 triliun, karena semua nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena Kemenkeu juga tidak menginginkan pola pinjaman ini mempengarungi kekuatan keuangan daerah. Jadi tidak disarankan jika kekuatan keuangannya lemah,” katanya.

**