Beranda Nasional Draf UU Cipta Kerja ini Masih Misterius, BEM SI Kecam Pemerintah dan...

Draf UU Cipta Kerja ini Masih Misterius, BEM SI Kecam Pemerintah dan DPR RI

2
BERBAGI

Jakarta, Newsoke.Net- Hingga kini, prihal draf UU Cipta Kerja pun misterius. Aliansi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai pemerintah memutarbalikkan narasi terkait penolakan masyarakat terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.

BEM SI membantah tudingan pemerintah bahwa gelombang protes massa dilatarbelakangi oleh hoaks dan disinformasi, seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo. Bahkan menuding disponsori pihak tertentu, seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dikutip dari kompas.com, menurut Aliansi BEM SI, justru pemerintah yang menjadi biang keladi seandainya terdapat disinformasi tentang UU Cipta Kerja, lantaran membahas UU itu sembunyi-sembunyi.

”Pemerintah dan lembaga kesayangan (DPR), mengesahkan UU siluman. Yang karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/20).

”(Pemerintah) menyampaikan dengan lugas, jika kita yang berdemonstrasi termakan hoaks dan disinformasi. Hal yang sembrono bila menyatakan demikian. Penolakan digaungkan serentak di berbagai wilayah, dan juga disuarakan akademisi, LSM, NGO, buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya,” jelasnya.

Aliansi BEM SI beranggapan, pemerintah justru membuat keresahan baru di tengah masyarakat dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Padahal, pemerintah semestinya mengemban tanggung jawab untuk transparan dan terbuka ketika membahas UU Cipta Kerja, bukan menutup-nutupinya dari publik.

”Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik. Karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan,” lanjutnya.

Aliansi BEM SI menyatakan tetap pada sikapnya menolak UU Cipta Kerja. Dan mereka mengklaim tetap mendesak agar dapat dibatalkan, dengan caranya desak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

”Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah,” ungkap Remy.

”Eskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja,” katanya.

**