Pekanbaru, Newsoke.Net- Mencuat keinginan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau menertibkan tiang bubu yang ada di perairan Rohil. Hal itu, mendapat dukungan dari anggota DPRD Riau dari Dapil Rohil dengan harapan tak setengah hati.
Dukungan itu, diungkapkan Abdul Choir kepada wartawan, dihubungi via ponsel. Katanya, kendati langkah penertiban itu terkesan lambat, karena telah ada yang menjadi korban. Maka perlu penertiban tiang bubu bebas terpasang di perairan daerah Rohil. Dikarena ada meresahkan para nelayan melaut disitu.
“Tentunya, kita sangat mendukung aksi Pemprov Riau melalui DKP yang segera menertibkan hal tiang bubu yang ada di perairan Rohil. Karena memang jika kita lihat, itu menganggu. Tetapi, diharapkan penertiban tiang bubu jangan setengah-setengah, harus tuntas,” katanya kepada wartawan, Senin (6/7/20).
Lebih lanjut dikatakan oleh Politisi PKB, diketahui hal pemasanganya tiang bubu itu tidak sesuai aturan. Dan, keberadaan tiang bubu banyak yang tidak jelas letak dimana lokasi terpasang, dan yang tidak terpasang. Maka, harus ditertibkan agar tidak menimbulkan permasalahan, yang dikeluhkan nelayan Rohil.
Sebelum diambil alih provinsi, sebutnya, perizinan tiang bubu ini dikeluarkan oleh Kabupaten. “Dulu tiang bubu itu, banyak dipasang masih sejak jaman kecamatan dan belum kabupaten. Namun disaat ini diambil alih provinsi, maka penertibanya dilakukan instansi terkait. Karena untuk keselamatan,” ungkapnya.
Senada itu, disampaikan anggota DPRD Riau dari Dapil Rohil lainnya, Syafruddin. Ia mengatakan, pihaknya sangat dukung rencananya DKP Riau menertibkan tiang bubu yang ada di perairan Rohil. Namun, jangan itu setengah-setengah, dan tidak lagi ada back up memback up. Makanya harus ditertibkan segera.
“Kita sangat mendukung apa yang akan dilakukanya pihak Pemprov Riau melalui DKP yang akan turun keperairan di Rohil, untuk menertibkan tiang bubu. Dikarena memang keberadaan tiang bubu sangat dikeluhkan nelayan. Bahkan ini diketahu sudah ada korban. Makanya, penertiban perlu dilakukan,” ujarnya.
Politis Gerindra ini menerangkan, bahwa
keberadaan tiang bubu itu dirasa sangat meresahkan, serta membahayakan para nelayan. Seperti halnya di Pulau Halang, kalau lagi surut, antara pulau Barke dan pulau Halang itu betul-betul dihuni oleh tiang bubu yang sudah patah dan dapat membahayakan nelayan.
Disebutkan mantan birokrat atau ASN di Rohil ini, diketahui pemasanganya tiang bubu tersebut tidak sesuai aturan. Yakni keberadaan dari tiang bubu banyak yang tidak jelas dimana lokasi terpasang, dan yang tidak terpasang. Ia menambahkan, keberadaan dari tiang bubu itu juga ada sudah memakan korban.
“Karena, saya juga sering ke laut. Mana yang tidak ada tiang dan yang ada tiang tidak jelas. Seolah-olah ijin pemasangan tiang bubu itu, tidak sesuai ketertibanya lalulintas laut. Bahkan, saya sendiri juga sudah pernah menjadi korbanya, karena boat kita mengenai tonggak tiang bubu itu,” ungkap Syafruddin.
Diberitakan sebelumnya, DKP Riau akan turun ke Bagansiapiapi atasi persoalan-persoalan tiang bubu. Hal ini dipaparkan
Kepala DKP Riau, Herman Mahmud saat dikonfirmasi wartawan. Ia menyebutkan
tiang bubu yang menjadi konflik disebab alat tangkap ini telah menghambat jalur pelayaran bagi nelayan.
Dimana untuk tiang bubu inipun, sering tertabrak oleh kapal nelayan. Sehingga timbul konflik. Memang Bubu Tiang ada izin, namun izin tersebut satu, tapi juga berlaku untuk sekian kantong bubu. Dia
menceritakan, tiang bubu dipasangkan sepanjang mata memandang. Sehingga bisa tertabrak oleh kapal.
“*red/dai
