Rusli Efendi: Ketum PPP Soeharso Manoarfa Ingkar Janji

66 views 66
!-- Composite Start -->

Pekanbaru,- Soeharso Manoarfa yang sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP PPP terpilih untuk priode 2020-2025, dinilai telah ingkar janji. Hal itu, seperti pengakuan dari Rusli Efendi merupakan salah satu Calon Ketum.

Rusli Efendi yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu dari Ketua DPP PPP, mengaku menyesalkan janji yang tidak ditepati oleh Ketum PPP terpilih. “Yang dikarena, sebelumnya sudah dilakukan deal politik Soeharso Manoarfa kepada tiga orang calon ketum lainnya,” ungkap Rusli Effendi, Minggu (14/2/21).

Ia menjelaskan, saat deal politik itu ada keinginan Sooharso, maunya aklamasi. Maka, tiga kader Calon Ketum diminta mundur dan dijanjikan pengurus harian DPP, tapi hal itu tidak diakomodir. Justru dibawa kader-kader partai lain. Tentu ini sangat disesalkan.

Rusli Efendi mengatakan, deal politik itu bersama tiga Calon Ketum, diantara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Rusli Efendi (dirinya, red). Hal itu sangat menyesalkan sikap Soeharso Manoarfa tersebut dan akan mengambil sikap tegas.

Sebelumnya diberitakan, menurut Rusli, di Muktamar PPP terbukti tidak melalui proses yang benar. Ditambah lagi sikap meninggalkan kader-kader terbaik PPP selama ini. Bayangkan, ada Putra Mbah Maimoen, Wagub Jateng Taj Yasin, dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum-lah. Ini tak masuk pengurus PPP 2020-2025.

“Sementara, ada Ketua dan Bendahara Umum yang suami istri,” jelas Rusli. Ini yang parah, tambahnya, ada dari kader Golkar putra dari Bambang Soesatyo, kader PKB Banyuwangi, ada juga kader Hanura Anggie Patturusi malah masuk DPP PPP dinakhodai Sooharso itu.

Karena itu, sebutnya, GP-PPP berharap semua kader dan serta komponen PPP bersatu kembali sebagaimana fusi PPP tahun 1973. Sebab yang dilakukan oleh Sooharso jadi sebagai Ketum DPP PPP tersebut sudah menyimpang tujuannya fusi PPP.

Oleh sebab itu, GP-PPP menyampaikan lima (5) tuntutan yaitu; pertama minta Soeharso Monoarfa serta anggota tim formatur untuk bisa meninjau kembali susunanya pengurus DPP PPP, kedua minta Kemenkumham RI agar menolak mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP sampai dari masalah internal partai seleaai.

Ketiga, Muktamar PPP tak sesuai AD/ART partai dimana AD/ART dan bahkan lambang partai diubah pasca Muktamar, keempat dinilai ada intervensi Presiden Jokowi, dan kelima jika tuntutan dari ini diabaikan maka GP-PPP akan menuntut secara hukum. **

Print Friendly, PDF & Email