Larangan Penggunaan Baju Kurung Melayu di Sekolah, Hardianto: SKB 3 Menteri Tak Bijak

44 views 44

Pekanbaru,- Pemerintah melalui tiga menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Telah menerbitkan SKB tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di sekolah.

Salah satu poin dalam SKB tersebut, melarang Pemda atau pihak sekolah mengkhususkan seragam dan atribut dengan keagamaan tertentu. Kondisi ini mendapat kritikan berbagai pihak. Dan begitu pula dari Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto.

Kepada wartawan, Hardianto menyebut, bahwa terlalu berlebihan kalau menteri-menteri tersebut mengeluarkan SKB itu hanya karena satu kasus. Katanya, hal SKB tentang seragam keagamaan yang tidak diperboleh tentu disayangkan. Hal itu seperti di Riau, baju kurung Melayu yang biasa dipakai para pelajar.

“SKB 3 menteri tersebut menurut sikap pribadi saya tidak bisa berlaku di Riau. Jangan katakan baju yang dipakai anak sekolah kita di Riau adalah baju agama. Sebab yang dipakai adalah baju kurung Melayu, baju tradisi, bukan agama. Dan saya katakan tak berlaku di Riau,” sebut Hardianto

Terangnya, baju kurung Melayu adalah tradisi yang sudah ada zaman dahulu. Makanya dari itu tidak ada alasan Riau untuk tidak menerapkannya. Hardianto bahkan kembali bertanya, yang disebut baju agama tentunya dengan klasifikasi seperti apa. Artinya itu harus diperjelas dalam SKB tersebut.

“Sekarang saya tanya juga, baju agama itu baju seperti apa. Jikalau kita bicara Islam, apakah kita mengikuti baju-baju seperti baju gamis, kan tidak seperti itu diterap pihak sekolah. Kan saya katakan baju Melayu yang diterapkan di Riau itu baju tradisi, maka SKB 3 menteri tidak berlaku,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, kalau
dianggap baju kurung Melayu itu yang sekarang ini dipakai siswa adalah baju muslim. Kalau persoalanya anak Islam pakai jilbab itu kan memang seperti itu. Negara ini harus memberi penghargaan dan pengakuan budaya melayu. Negara negara tak boleh melarang masyarakat Riau banggakan dan menggunakan baju kurung Melayu sebagai bagian tradisi yang harus dilestarikan.

Kesempatan itu, Hardianto mengatakan,
terlalu berlebihan, menyikapi persoalan di Padang (Sumatera Barat) itu dengan mengeluarkan SKB 3 menteri, dan juga berlaku seluruh Indonesia. “Itukan ada di Padang, tapi Riau sampai detik ini tak ada persoalan. Jadi jangan sampai tiap persoalan satu kasus, nanti dikeluarkan keputusan yang seolah-olah berlaku se Indonesia, kan tak bijak itu,” katanya.

Dia menambahkan, kenapa pemerintah malah membahas persoalan seragam, bukan bagaimana concern untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Artinya, kata Hardianto, harusnya berpikir bagaimana meningkatkan kualitas anak Indonesia dari tingkat TK sampai perguruan tinggi.
Meningkatkan kualitas pendidik, anak-anak yang dididik. **

Print Friendly, PDF & Email