Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nilai Pemerintah Tak Konsisten Tolak Pilkada

9 views 9

Jakarta,- Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyanti menilai pemerintah dan fraksi-fraksi di parlemen tak konsisten ketika menolak gelaran Pilkada 2022 dan 2023 yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dengan alasan pandemi.

Padahal, pemerintah sebelumnya bersikeras agar Pilkada 2020 terus dilanjutkan saat pandemi Covid-19 dalam tahap mengkhawatirkan. “Tentu tidak konsisten, ini yang membuat masyarakat bingung,” katanya. Dia pun mengaku bingung sikap pemerintah yang enggan menunda Pilkada 2020 lalu karena alasan daerah-daerah akan banyak diisi oleh penjabat kepala daerah.

Diketahui, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik sempat mengatakan alasan pemerintah tidak menunda Pilkada 2020 karena tak ingin pemerintahan daerah terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Justru sebaliknya, Nisa menilai pemerintah saat ini seperti tak mempersoalkan bila kepala daerah yang habis jabatannya pada 2022 dan 2023 diisi oleh para penjabat.

“Sementara sekarang menyampaikan tidak apa-apa kalau daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2022 dan 2023 diisi oleh penjabat,” kata dia.
Lebih lanjut, Nisa menilai pemerintah bisa menyiapkan peraturan yang lebih adaptif dengan situasi pandemi melalui revisi UU Pemilu. Menurutnya, usulan itu sudah didorong oleh elemen masyarakat sipil pegiat pemilu saat gelaran Pilkada 2020.

Misalnya kata Nisa, ada ketentuan memilih lewat pos, pemilihan pendahuluan, waktu di TPS diperpanjang. Justru sekarang kita punya waktu untuk menyiapkannya. Dia
juga menyadari UU Pilkada mengatur jadwal Pilkada Serentak 2024 belum dilaksanakan. Namun, ia menyarankan pemerintah tak ada salahnya menjadikan Pemilu 2019 sebagai pembelajaran menggelar pemilu. **Rul

 

Print Friendly, PDF & Email