Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Meranti oleh Paslon Nomor Urut 3, Ini Bantahannya….

64 views 64
!-- Composite Start -->

Meranti, Newsoke.Net- Tim Paslon nomor urut 3 di Pilkada Meranti, yakni Mahmuzin Taher dan Nuriman Khair telah melaporkan dugaan pelanggaran dilakukan Adil dan Asmar ini dari nomor 1 ke Bawaslu Gakkumdu. Tetapi dugaan inipun dimentahkan Tim Paslon Adil dan Asmar.

Berikut penjelasan dari Tim Paslon Adil dan Asmar ini diterima redaksi, Minggu (13/12/20) siang, saat dikonfirmasi hal tudingan tersebut.

Salam Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sepertinya memang harus dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Agar masyarakat yg belum tahu dan orang-orang yg menilai secara sepihak, paham akan program bentuk kartu yg beredar di tengah masyarakat. Sebagai berikut :

1) Bahwa, dalam pilkada 09 Desember 2020 H. Adil dan Asmar atau AOK telah menterjemahkan salah satu dari 7 program stratgis yang akan diturunkan dalam bentuk kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum beruntung dengan pemberian BLT yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu BLT sebagai base data kelayakan.
Kartu tersebut merupakan program jaminan sosial yg sangat memperhatikan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Bahkan menurut kami wajar saja jika ada peningkatan dalam kapasitas program pemda seperti pemberian kartu yang intinya bermuara untuk sejahterakan masyarakat. Penyebaran cakupan kartu ke masyarakat dan cakupan manfaat tentunya tidak mencederai Undang-Undang dan Peraturan yang ada.

2) Pemberian kartu BLT yang dimaksud Paslon 1 merupa salah satu program unggulan yang menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum dan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat bukan upaya pembodohan dan penipuan namun telah ada aturan atau undang2 yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Adapun yang menjadi dasar hukum adalah :
– UUD 1945 pasal 34
– UU no 40 Thn 2004 ttg sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
– UU no 24 Thn 2011 ttg BPJS kesehatan
– UU no 25 Thn 2004 ttg sistem perencanaan pembangunan nasional
– UU no 20 Thn 2003 ttg Pendidikan nasional
– UU no 23 thn 2014 ttg pemerintahan daerah

3) Oleh karena pemberian kartu BLT bukanlah bentuk money politik tetapi program yang ditawarkan kepada masyarakat untuk itu masyarakat tidak perlu resah dan takut dengan adanya upaya pihak tertentu untuk menakut-nakuti kita semua dengan stigma money politik

4) disinyalir adanya lebih kurang 45 ribu kartu BLT yang beredar menurut pihak tertentu merupakan Hoax. Merupakan bentuk ketidaktahuan, ketidakpahaman dan ketidak mengertiannya dengan program ini. Jika seandainya didalam penyampaian didepan umum tidak berdasarkan pada data dan fakta maka dapat dikatakan sebagai upaya pembohong dan upaya mencemar nama baik baik personal maupun kelompok atau menimbulkan keresahan. Terlebih berdasarkan info ada penarikan kartu yg dimiliki masyarakat oleh pihak tertentu yg dimobilisasi. Maka pihak-pihak tersebut yg mengambil kartu secara paksa dari masyarakat bisa di laporkan untuk dimintai PERTANGGUNG JAWABAN DI DEPAN HUKUM

5) Sebagai pembanding Sy akan beritahu bahwa ada banyak sekali Paslon di Pilkada thn 2020 ini yg menggunakan Program Kartu sbg strategi pemenangan, (update media sosial) Seperti :
-Pilkada Kota Bandung, paslon dadang-sahrul, dgn kartu tani dan kartu olahraga.
-Pilkada Sulawesi tengah, paslon rusdi-mamun, dgn kartu sulteng sejahtera.
-Pilkada Rohil Riau, Paslon Aman, dgn kartu usahawan, kartu BLT, kartu cerdas.
-Pilkada Gresik, paslon qosim-qodir, dgn kartu petani bangkit.
-Pilkada tasik malaya, paslon azis-haris, dgn kartu santri, kartu perwira desa, kartu wirausaha.
Dan tentunya masih sangat banyak lagi Paslon dgn program kartu ditawarkan kemasyarakat.

6) Kami menghimbau Masyarakat penerima kartu BLT AOK tidak perlu melapor kepada Bawaslu Kepulauan Meranti, karena kartu tersebut bukanlah money politik tetapi kartu dari salah satu program prioritas AOK Paslon 1. Kami juga meminta kepada masyarakat utk merekam dan segera melapor kepada Tim AOK jika kartunya diambil dan diminta paksa oleh Tim Paslon lain atau orang tertentu, hal ini utk diteruskan dilaporkan ke penegak hukum utk diproses secara hukum.

“Demikian saya sampaikan selaku pihak
Tim Advokasi dari AOK, dan juga Ketua Pemuda Bawa Perubahan (Baper) yang terkait laporan tersebut,” kata Antoni SH MH didampingi Dasuki SH.

**rul

Print Friendly, PDF & Email