Marwan Minta Eksekutif Dengarkan Sumpah dan Janji Jabatan DPRD

31 views 31

Pekanbaru, Newsoke.Net- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2021, saat ini disahkan. Dan untuk Pokok Pikiran (Pokir) pun menjadi catatan. Sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan para pihak.

Seperti halnya yang disampaikan oleh amggota DPRD Riau, Marwan Yohanis, kepada wartawan, Senin (30/11/20). Ia dalam hal ini meminta kepada gubernur Syamsuar menempatkan orang-orang punya kemampuan komunikasi dengan DPRD Riau. Hal inipun, katanya, bahkan sudah pernah disampaikan di awal-awal pemerintahan Syam-Edy.

“Karena selama ini kurang terbangun komunikasi yang baik, khususnya pada saat penyusunan APBD. Sebab diketahu bahwa, APBD itu sumbernya eksekutif melalui Musrenbang dan legislatif dari reses dan sebagainya,” kata anggota di Komisi II DPRD Riau ini.

Politisi Gerindra ini mengatakan, misal itu yang namanya Pokir tidak ada dalam rancangan APBD dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau. Pokir itu adanya sebelum masuk di Banggar.

“Makanya sebelum draft R-APBD masuk ke Banggar, seharusnya eksekutif sudah memberikan ruang untuk Pokir ini dapat masuk bersumber dari hasil reses dan aspirasi masyarakat yang dititipkan lewat DPRD.┬áItu baru namanya APBD yang benar, karena bersumber dari dua belah pihak. Gubernur tentu punya janji politik, begitu juga kami legislatif saat kampanye Pileg,” katanya.

Pria yang vokal berbuat kepentingannya masyarakat ini mengatakan, diminta itu pihak eksekutif untuk serius dengarkan sumpah dan janji jabatan di DPRD Riau. Dimana dalam janji tersebut dibunyikan bahwa DPRD ini wajib memperjuangkan apa yang diminta masyarakat. Maka itu, hendaknya dipahami oleh ekskutif.

Legislator asal Kuansing ini menyebut, jika pemerintah memiliki tangan sampai ke tingkat bawah, namun perlu diketahui tangan pemerintah tidak menjangkau sampai ke tingkat masyarakat bawah. “Masyarakat bawah bisa menyuarakan keinginannnya pada DPRD Riau melalui dialog maupun reses dan kegiatan lain berkaitan lembaga ini,” katanya.

Kesempatan itu, Marwan mengatakan, dalam tiga tahun belakangan ini sudah mengubah pola didalam menampung aspirasi masyarakat. Ia mengupayakan kehadiran Kepala Dinas (Kadis) dalam resesnya. Sehingganya, eksekutif bisa mendengarkan secara langsung apa yang diminta masyarakat.

“Dalam satu bulan ini, saya sudah undang Kadis Pertanian, Peternakan dan terakhir Perikanan. Jadi eksekutif bisa mendengar langsung. Saya tidak peduli apakah permintaan masyarakat itu masuk dalam usulan DPRD maupun Pemprov, yang penting ada kegiatan yang dianggarkan sesuai permintaan,” jelasnya.

Kembali pada masalah Pokir tersebut, Marwan mengatakan, dirinya tidak mau diantara sesama DPRD Riau ada saling tudingan bahwa Pokir hanya diberi pada orang-orang tertentu saja. Hal ini, tentu membuat internal DPRD menjadi retak. Sebab sambung dia, anggota DPRD ini
Jenderal semua yang menyuarakan hal kepentingan masyarakat. Maka diminta Pokir dimasukkan sebelum dibahas.

**

Print Friendly, PDF & Email