Jack Marhaen: Terhadap Anggota FSPBPU - SPSI Ditahan, Tetap Dilakukan Upaya Hukum - Tajam Mengkritik, Oke Mengabarkan

Jack Marhaen: Terhadap Anggota FSPBPU – SPSI Ditahan, Tetap Dilakukan Upaya Hukum

Jack Marhaen: Terhadap Anggota FSPBPU – SPSI Ditahan, Tetap Dilakukan Upaya Hukum

Pekanbaru, Newsoke.Net- Beredarnya vidio kekerasan dan juga berita tentang ditangkapnya anggota FSPBPU – SPSI oleh Polres Kampar baru-baru ini, yang diduga mengamuk di PT HKI melakukan pembangunan Jalan Tol Riau – Sumbar. Ini berakibat penahanan pada anggota serikat pekerja tersebut.

Terkait ini, upaya hukum dilakukan pada anggpta FSPBPU – SPSI ditahan. Kuasa hukum organisasi ini, Jack Marhaen ke wartawan, menjelaskan, untuk disaat ini ia sudah berkordinasi dengan pihaknya kepolisian untuk mencari solusi terbaik atau win-win solution didalam perkara yang disangkakan kepada kliennya.

“Saat ini ada dua orang klien kita masih ditahan di Polres Kampar terkait berita yang santer di media tersebut. Proses hukum Pak Samuel dan Pak Alam, saat ini kita sudah kordinasi, disaat ini beliau berdua merupa tahanan Polres Kampar. Kita juga sudah mencari solusi terbaik, karena ini puncak klimaks permohonan baik-baik dari klien kita. Yang tidak ada realisasi,” sebutnya.

Kesempatan itu, Jack menilai, ada yang janggal ataupun ketidakjelasan didalam prosedur hukum yang berlaku. Dikarena tidak ada surat panggilan dan langsung ditangkap. Tentunya, ini menjadi tanda tanya. Sementara mekanisme hukum, setelah ada dua alat bukti yang cukup harusnya dijadikan saksi dahulu, bukan langsung ditahan dan malahan jadikan tersangka.

“Tidak hanya itu, masih ada kejanggalan lainnya. Yakni ada dalam surat perintah penangkapan dan penahanan. Dimana yang disangkakan itu adalah pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 Jo 56 KUHP. Namun yang tersebar dimedia adalah pasal 170, ini seperti apa? apakah kepolisian ragu menerapkan pasal, karena ini bukannya perkara besar didalam tindakan hukum,” kata Jack.

Kendati demikian, katanya, akan tetap melakukan upaya hukum untuk kedua tersangka yang masih ditahan Polres Kampar. Upaya hukum yang dilakukan mengajukan penangguhan penahanan, lalu BAP ulang dikarena pertama tidak didampingi kuasa hukum, dan bisa saja praperadilan. Tapi untuk saat ini upaya penangguhan penahanan yang menjadi prioritas, karena pasal yang diterapkan kepolisian ini ancaman hukuman yaitu maksimal satu tahun penjara.

Lebih lanjut Jack mengatakan, sebagai dasar dari pertimbangan penangguhan penahanan dan juga BAP ulang hingga praperadilan terhadap mekanisme atas penangkapan dan penahanan. “Hal itu, dasarnya adalah hak tersangka. Karena tersangka bukan melarikan diri. Tapi itu melainkan kooperatif dan tidak persulit pihak kepolisian,” cetusnya.

**

 26 total views,  4 views today

%d blogger menyukai ini: